Pengadilan Paris Menangkan Mbappe, PSG Wajib Lunasi Gaji dan Bonus Rp60 Juta Euro

Pengadilan ketenagakerjaan di Paris akhirnya mengetuk palu dalam sengketa panjang antara Paris Saint-Germain dan Kylian Mbappe. Dalam putusan terbarunya, PSG diwajibkan membayar sekitar 60 juta euro kepada sang megabintang sebagai pelunasan gaji dan bonus yang sempat tertahan. Keputusan ini menjadi babak penting yang menutup sebagian konflik hukum antara Mbappe dan klub yang pernah ia bela selama tujuh musim.

Perselisihan tersebut bermula ketika Mbappe mengajukan gugatan karena PSG tidak menunaikan kewajiban finansialnya pada April, Mei, dan Juni 2024. Tiga bulan terakhir masa kontraknya menjadi sumber utama konflik, tepat sebelum penyerang timnas Prancis itu hengkang ke Real Madrid dengan status bebas transfer.

Kuasa hukum Mbappe, Frederique Cassereau, menyambut hasil persidangan ini dengan rasa puas. Menurutnya, putusan tersebut merupakan konsekuensi yang wajar atas kelalaian klub dalam membayar hak pemain.

“Kami puas dengan keputusan ini. Inilah hasil yang logis ketika gaji tidak dibayarkan,” ujar Cassereau kepada media usai sidang.

Dalam pertimbangannya, pengadilan menegaskan bahwa hak Mbappe atas gaji, bonus etika, serta bonus penandatanganan kontrak telah diakui secara sah oleh dua keputusan sebelumnya dari Liga Profesional Prancis (LFP). PSG dinilai gagal membuktikan adanya perjanjian tertulis yang secara hukum membatalkan hak-hak finansial sang pemain.

Majelis hakim juga menolak klaim PSG yang menyatakan Mbappe telah kehilangan hak atas gaji tertunggak. Meski demikian, tidak semua tuntutan Mbappe dikabulkan. Pengadilan menolak sejumlah gugatan tambahan yang diajukan pihak pemain.

Beberapa klaim yang dibatalkan antara lain tuduhan praktik kerja tersembunyi, pelecehan moral, serta pelanggaran kewajiban keselamatan oleh klub. Hakim menegaskan bahwa kontrak Mbappe bersifat jangka tetap dan tidak dapat disamakan dengan kontrak permanen, sehingga kompensasi yang bisa diberikan memiliki batasan hukum.

Tim hukum Mbappe menilai putusan ini sebagai pengingat tegas bahwa setiap perjanjian profesional harus dihormati. Mereka menekankan bahwa hukum ketenagakerjaan tetap berlaku tanpa pengecualian, termasuk di dunia sepak bola profesional yang kerap dipenuhi kontrak bernilai fantastis.

“Putusan ini menegaskan bahwa setiap komitmen harus dihormati. Ini mengembalikan kebenaran mendasar bahwa hukum ketenagakerjaan berlaku untuk semua, bahkan di industri sepak bola profesional,” bunyi pernyataan resmi tim hukum Mbappe.

Mereka juga menegaskan bahwa Mbappe telah menjalankan seluruh kewajiban olahraga dan kontraktualnya secara konsisten selama tujuh tahun, hingga hari terakhir masa baktinya di PSG.

Di sisi lain, PSG sebelumnya menuding Mbappe bersikap tidak loyal karena dianggap menyembunyikan niatnya untuk tidak memperpanjang kontrak. Akibat keputusan tersebut, klub merasa kehilangan peluang meraup dana transfer besar, setara dengan sekitar 180 juta euro—nilai saat Mbappe direkrut dari AS Monaco pada 2017.

Namun, kubu Mbappe menegaskan bahwa inti perkara ini murni berkaitan dengan penerapan hukum ketenagakerjaan Prancis dan kewajiban pembayaran gaji yang tertunda. Sengketa tersebut, menurut mereka, tidak ada hubungannya dengan kebijakan transfer atau strategi bisnis klub.

Fakta bahwa Mbappe tetap tampil profesional dan memenuhi seluruh kewajiban kontraknya hingga hari terakhir menjadi salah satu pertimbangan penting dalam putusan pengadilan. Kasus ini sekaligus menjadi preseden kuat bahwa, di balik gemerlap sepak bola modern, aturan hukum tetap menjadi fondasi utama yang harus dipatuhi semua pihak.